Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pabrikw1/dprd-rembangkab.go.id/hdrn/themes/smarty/parts/page-title.php on line 48

News

Waspada ‘Klaster Pilkada’, Jadilah Pemilih Sehat!

Pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan untuk tetap menggelar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tanggal 9 Desember 2020, meskipun kasus Covid-19 masih saja terus bertambah. Baru-baru ini, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia mencatatkan rekor tertinggi dalam satu hari dengan angka 8.369 orang pada tanggal 3 Desember 2020 lalu, berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Hingga tanggal 7 Desember 2020, total kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai angka 581.550 orang, dengan kasus meninggal sebanyak 17.867 orang dan meninggal sebanyak 479.202 orang. Dengan begitu, saat ini masih ada sebanyak 84.481 orang yang masih terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia.

Data persebaran dan penularan Covid-19 di Indonesia saat ini ternyata tidak membuat pemerintah untuk menunda pelaksanaan pilkada. Sebenarnya, semula pilkada direncanakan akan digelar pada tanggal 23 September 2020 lalu, namun ditunda hingga ke jadwal saat ini dengan perkiraan pandemi Covid-19 di Indonesia sudah bisa dikendalikan. Namun, ternyata hingga saat ini kasus positif Covid-19 masih bertambah, bahkan dengan angka jauh lebih tinggi. Pro kontra pun telah mengemuka, termasuk kekhawatiran soal kemungkinan munculnya ‘klaster pilkada’ sebagai salah satu pusat penularan Covid-19. Meski begitu, tahapan yang terus berjalan dan dana yang sudah banyak dikeluarkan sepertinya menjadi pertimbangan sehingga pilkada harus tetap dilaksanakan.

Sebenarnya, kasus penularan dan positif Covid-19 sudah muncul selama tahapan pilkada. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI pun sempat menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara kampanye dan pasangan calon kepala daerah, bahkan hingga membubarkan ratusan kegiatan kampanye di berbagai daerah karena diketahui telah melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang diwajibkan selama tahapan pilkada berlangsung. Protokol kesehatan memang menjadi salah satu jalan keluar untuk mewaspadai dan mencegah lahirnya klaster baru penularan Covid-19  selama pilkada. Penyelenggara pilkada, termasuk pemerintah pun memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan kesehatan kepada semua pihak, termasuk masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengemban tugas yang sangat berat, karena harus mampu memastikan persiapakan pilkada tetap menghasilkan angka pemilih yang tinggi, namun tidak menyebabkan terjadinya ‘klaster pilkada’ pada masa pandemi ini. Pemerintah melalui KPU RI sudah menetapkan agar protokol kesehatan harus diterapkan di tempat pemungutan suara (TPS), mulai dengan kewajiban memakai masker, penyediaan tempat dan bahan untuk mencuci tangan, hingga menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Selain itu, penentuan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga harus menjalani pemeriksaan rapid test terlebih dahulu, dan menggunakan alat pengaman diri (APD) selama jadwal pemungutan suara.

Tidak hanya itu saja, KPU RI juga harus mampu mengajak agar masyarakat tetap memberikan hak suaranya dalam pilkada dengan merasa aman dan nyaman, sehingga kesehatan mereka tidak terancam oleh wabah Covid-19. Dalam hal ini, pelaksanaan protokol kesehatan pun mengharuskan partisipasi dan kesadaran penuh dari masyarakat untuk bisa disiplin dalam menjalankan aturan untuk mencegah penularan Covid-19. Masyarakat diharapkan bisa menjadi pemilih yang sehat, selain sebagai pemilih cermat dalam mendapatkan calon pemimpin yang tepat di masa pandemi. Hal ini akan menjadi aspek pentng yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara, di mana nantinya akan menjadi tolok ukur kesuksesan penyelenggaran pilkada serentak 2020.

KPU RI sendiri menyebutkan setidaknya ada 12 hal baru saat melakukan pencoblosan surat suara di TPS dalam pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini, berdasarkan infografis yang dimuat oleh laman IndonesiaBaik.id, Kamis (3/12/2020). Pertama, setiap pemilih diwajibkan untuk menggunakan masker ketika datang ke TPS. Kedua, pemilih dan seluruh petugas di TPS wajib untuk menjaga jarak minimal 1 meter. Ketiga, pemilih wajib mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer yang telah disediakan di TPS, sebelum dan sesudah mencoblos. Ketiga hal ini memang sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku sesuai dengan rekomendasi dari WHO. Ketiganya juga termasuk dalam gerakan 3M yang sedang dikampanyekan di Indonesia.

Kemudian, setiap pemilih juga diwajibkan membawa pulpen serta identitas diri berupa e-KTP, serta datang ke TPS sesuai dengan jadwal yang telah diatur dalam kertas pemberitahuan, lalu menjalani pengecekan suhu tubuh sebelum masuk ke TPS, menggunakan sarung tangan plastik yang sudah disediakan di TPS sebelum mencoblos, dan tinta sebagai tanda sudah memilih akan diteteskan ke jari. Selain itu, KPU RI juga telah menetapkan bahwa daftar pemilih dalam satu TPS maksimal hanya 500 orang, TPS akan disemprot disinfektan, seluruh petugas KPPS akan dilengkapi dengan APD, menghindari untuk berkerumun dan kontak fisik selama di TPS, serta penyediaan bilik khusus untuk pemilih dengan suhu tubuh di atas 37,3 derajat celcius. Selamat menjadi pemilih sehat!

Tags

Leave a comment