Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pabrikw1/dprd-rembangkab.go.id/hdrn/themes/smarty/parts/page-title.php on line 48

News

Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 Melalui Desa Wisata

Sektor ekonomi mendapatkan perhatian besar dalam upaya pemulihan pasca pandemi Covid-19 di Indonesia, selain sektor kesehatan tentunya. Hal ini terlihat dalam transformasi Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menjadi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (20/7/2020) lalu. Komite ini sendiri pun terdiri atas Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, serta Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Seperti diketahui, Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional dipimpin oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, di mana tugasnya fokus kepada pemulihan ekonomi.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam pemulihan ekonomi nasional adalah melalui sektor wisata dengan terus mengembangkan potensi desa wisata. Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Dody Usodo mengatakan bahwa program pemerintah ke depan memang akan difokuskan pada pemulihan ekonomi sektor pariwisata, terutama mengembangkan pariwisata di destinasi pariwisata prioritas (DPP), seperti dilansir oleh laman kompas.com, Rabu (2/12/2020). Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan desa wisata ini adalah berkolaborasi dan bersinergi dengan lintas kementerian atau lembaga.

Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di mana pemerintah berupaya untuk memajukan dan meratakan pembangunan wilayah desa melalui percepatan pengembangan desa secara terpadu, salah satunya dalam bentuk desa wisata. Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), ada sebanyak 244 desa wisata yang menjadi target dalam RPJMN 2020-2024. Namun, berdasarkan usulan dari kementerian dan lembaga terkait hanya sebanyak 205 desa yang berada di 143 kecamatan, 85 kabupaten, dan 26 provinsi di Indonesia. Sebanyak 205 desa wisata yang sudah ditetapkan ini pun akan didorong untuk bertransformasi menjadi desa wisata maju.

Kabupaten Rembang pun saat ini sudah memiliki sejumlah desa wisata yang dapat dikembangkan lagi dalam upaya pemulihan ekonomi daerah pasca Covid-19. Sejak tahun 2015, ada desa wisata batik Lasem di Desa Babagan, Kecamatan Lasem, sebagai sentra produksi batik khas dari Kabupaten Rembang tersebut, seperti dilansir laman rembangkab.go.id, Kamis (26/2/2015). Kemudian, ada beberapa desa wisata pantai yang dikembangkan sejak tahun 2018, seperti Desa Punjulharjo (Kecamatan Rembang) dengan Pantai Karang Jahe, Desa Gedongmulyo (Lasem) dengan Pantai Caruban, Desa Tritunggal (Rembang) dengan Pantai Nyamplung, dan Desa Tasikharjo (Kaliori) dengan Pantai Wates, dilaporkan oleh suaramerdeka.com, Kamis (29/11/2018).

Setiap desa wisata ini tentu memiliki potensi masing-masing yang dapat dikembangkan secara maksimal. Pengelolaan desa wisata ini diharapkan dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dalam regulasi tersebut, BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya menyejahterakan masyarakat desa.

Terkait dengan upaya mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional, optimalisasi peran BUMDes dalam pengelolaan desa wisata menjadi sangat penting, sebagai salah satu bentuk peran aktif dari desa. Apalagi, Pemerintah Indonesia sudah menyampaikan bahwa prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 dilakukan untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) melalui program SDGs desa, di mana salah satunya pengembangan desa wisata. Hal ini sudah diatur melalui Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, yang didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 terkait pelaksanaan pencapaian SDGs sebagai model pembangunan nasional.

Pemerintah Indonesia sendiri telah mengalokasikan anggaran dana desa tahun 2021 sebesar Rp 72 triliun, dari total dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebanyak Rp 795,48 triliun, di mana telah disetujui dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 oleh Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 29 September 2020. Penggunaan dana desa tahun 2021 ini akan diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan tugas dan fungsi desa, yaitu untuk mendorong pembentukan, pengembangan dan revitalisasi BUMDes, program elektrifikasi desa, serta program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa, salah satunya terkait dengan pengembangan desa wisata.

Leave a comment