News

Sengkarut Data dalam Distribusi Bantuan Sosial COVID-19

Seluruh masyarakat Indonesia terdampak oleh pandemi COVID-19 yang telah menyerang negeri ini sejak bulan Maret 2020 lalu. Selain bisnis perdagangan di perkotaan, penduduk dengan pendapatan rendah dan pekerja di sektor informal menjadi kelompok yang paling terdampak oleh COVID-19. Wabah ini tidak hanya mengakibatkan banyak orang meninggal, mencapai 5.131 jiwa dari total 108.376 pasien terkonfirmasi positif per tanggal 31 Juli 2020, tetapi juga menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengalami kenaikan secara signifikan. Terutama sektor pekerja bebas, diperkirakan menjadi korban utama dalam kasus PHK akibat COVID-19 ini.

Laporan dari laman Tempo.co, Minggu (7/6/2020) memperkirakan sebanyak 25 juta pekerja terancam kehilangan pekerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan sendiri sebelumnya telah melaporkan angka PHK sebagai dampak dari pandemi COVID-19 mencapai 3,05 juta orang per tanggal 2 Juni 2020. Namun, jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah hingga mencapai 5,23 juta orang. Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melaporkan angka yang jauh lebih besar, yakni mencapai sekitar 6,4 juta pekerja terkena PHK dan dirumahkan akibat pandemi COVID-19, seperti dilaporkan oleh laman Kontan.co.id, Selasa (9/6/2020).

Jumlah kasus PHK akibat COVID-19 ini tentu akan meningkatkan jumlah pengangguran, hingga berdampak terhadap angka kemiskinan. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Perekonomian, Bambang Adi Winarso memperkirakan angka kemiskinan dan pengangguran masih akan terus meningkat, bahkan bisa bertambah 4,86 juta jiwa, dilansir laman Tempo, Minggu (7/6/2020). Bahkan, Bank Dunia malah  memprediksi tingkat kemiskinan di Indonesia akan meningkat antara 2,1-3,6 persen akibat pandemi COVID-19, di mana jumlah penduduk miskin bisa bertambah antara 5,6-9,6 juta jiwa, dikutip dari laman Kontan.co.id, Selasa (9/6/2020).

Menghadapi kondisi ini, Pemerintah Indonesia mengambil sejumlah kebijakan. Salah satunya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pemerintah melakukan koreksi atas Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk penanganan COVID-19 mencapai Rp 405,1 triliun. Salah satunya adalah anggaran perlindungan sosial yang dialokasikan sebesar Rp 110 triliun.

Namun, hingga bantuan sosial (bansos) ini bisa sampai langsung ke tangan masyarakat, ternyata juga menimbulkan sejumlah masalah. Sengkarut data dalam pendistribusian bansos bagi warga terdampak pandemi COVID-19 menjadi masalah utama. Persoalannya adalah tak ada basis data terintegrasi mulai dari daerah hingga ke pusat agar pendistribusian bansos dari pusat ke daerah bisa tepat sasaran. Pendataan yang kacau balau membuat sejumlah distribusi tidak sesuai dengan ketentuan warga penerima bansos. Selain itu, jenis bantuan yang beragam dan tidak datang secara bersamaan juga menimbulkan kekacauan dalam penyaluran ke masyarakat.

Pendataan warga yang berhak menerima bantuan sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, di mana pada Pasal 8 ayat 1-4 dapat dipahami bahwa penetapan kriteria fakir miskin dilakukan oleh menteri terkait. Setelah itu, menteri akan melakukan proses verifikasi dan validasi data fakir miskin yang dilakukan secara berjalan minimal dua tahun sekali, seperti diatur dalam Pasal 8 ayat 5 pada peraturan yang sama. Ayat berikutnya, 8-9 menjelaskan bahwa hasil verifikasi dan validasi pendataan di lapangan akan dilaporkan oleh bupati/wali kota kepada gubernur dan diteruskan kepada menteri.

Kemudian, pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tersebut dijelaskan bahwa bagi fakir miskin yang belum terdata dapat mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa. Sedangkan bagi keluarga yang sudah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melapor ke lurah atau kepala desa jika terjadi perubahan data pada anggota keluarganya. Selanjutnya, data tersebut akan diverifikasi dan divalidasi kembali oleh bupati/wali kota sebelum disampaikan kepada gubernur dan diteruskan kepada menteri. Sementara itu, pada Pasal 10 juga ditegaskan bahwa data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi dan dijadikan sebagai data terpadu.

Berdasarkan aturan-aturan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tersebut, seharusnya pemerintah dapat menjalankan transparansi pengelolaan data untuk percepatan penanggulangan kemiskinan secara makro dan secara mikro, terutama selama pandemi COVID-19. Perbaikan data kemiskinan harus menjadi prioritas dalam kondisi ini, di mana dengan melibatkan tokoh masyarakat dan aparat pemerintahan desa. Pandemi COVID-19 ini diharapkan bisa menjadi momentum untuk memperoleh data valid kemiskinan, sehingga target pengentasan kemiskinan oleh pemerintah segera dapat tercapai dengan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Leave a comment