News

Resiliensi Desa dalam Menghadapi Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 tidak hanya menyerang kawasan perkotaan yang pada penduduk. Namun, daerah pedesaan pun tak luput dalam penyebaran COVID-19, sejak virus ini pertama kali ditemukan di Indonesia pada awal bulan Maret 2020. Resiliensi desa dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini pun tentu perlu ditingkatkan. Reivich dan Shatte (2002) menjelaskan bahwa resiliensi merupakan kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi sulit. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan resiliensi desa agar mampu beradapatasi dengan kondisi sulit yang terjadi selama pandemi COVID-19, termasuk dalam menjalankan Adaptasi Kenormalan Baru (AKB) saat ini.

Terkait hal tersebut, saat ini sudah dikeluarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa. Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menjelaskan bahwa peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat desa yang produktif dan aman dari penularan COVID-19, meningkatkan dukungan pemerintah desa dan segenap elemen masyarakat desa dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 di desa, serta menciptakan tata kelola desa dalam pencegahan penularan COVID-19 melalui adaptasi pola hidup bermasyarakat dalam tatanan normal baru.

Peraturan Protokol Normal Baru Desa ini harus dilakukan oleh pemerintah desa dan segenap elemen masyarakat desa dalam menghadapi pandemi COVID-19, dengan prinsip terbuka, sederhana dan jelas, serta partisipatif. Cakupan Protokol Normal Baru Desa ini termasuk sebagai protokol kesegiatan sosial, keagamaan dan hajatan, protokol kegiatan ibadah, protokol pasar desa, protokol kegiatan padat karya tunai desa, serta protokol tempat wisata. Dalam peraturan tersebut juga diuraikan beberapa hal yang menjadi kewajiban setiap pihak dalam tatanan normal baru desa, baik pemerintah desa yang menjalankan proses administratif pedesaan maupun warga desa sebagai masyarakat.

Pemerintah desa berkewajiban untuk membersihkan fasilitas umum dengan desinfektan secara rutin, menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun di tempat-tempat umum, menyiapkan pos kesehatan dan/atau ruang isolasi untuk penanganan warga yang mengalami gangguan kesehatan, serta berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota. Selain itu, pemerintah desa juga harus mengedukasi masyarakat agar tetap proporsional dalam menyikapi pasien COVID-19, meningkatkan kesadaran warga dalam berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta memperhatikan himbauan dan instruksi pemerintah terkait COVID-19.

Sementara itu, warga desa memiliki kewajiban untuk tidak keluar rumah saat sedang sakit, selalu menggunakan masker dan menghindari menyentuh area wajah, menjaga jarak fisik minimal 1 meter dan menghindari kontak fisik, serta sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Selain itu, warga desa juga harus segera membersihkan barang bawaan, mandi dan berganti pakaian setelah bepergian, melapor kepada pemerintah desa apabila akan bepergian atau pulang dari bepergian, melapor kepada pemerintah desa apabila menerima tamu dari luar daerah, serta ikut serta berpartisipasi dalam penerapan protokol normal baru desa.

Sebelumnya, berbagai upaya juga sudah didorong untuk dilakukan oleh pemerintah desa dan warga desa dalam meningkatkan resiliensi desa melawan COVID-19. Di antaranya adalah upaya sosial dengan membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19, dan sejumlah kegiatan Desa Tanggap COVID-19 dalam upaya bidang kesehatan. Berdasarkan data dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, sebanyak 64.793 desa dari total 74.953 desa di Indonesia, atau sekitar 86 persen desa telah membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19. Jumlah relawan mencapai 1.873.693 orang, di mana setiap satu relawan rata-rata mengecek 15 keluarga.

Relawan Desa Lawan COVID-19 yang diketuai oleh kepala desa bersama ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil ketua ini bekerja dengan prinsip gotong royong melalui pelibatan dukungan seluruh warga desa. Beberapa dari daftar tugas relawan ini salah satunya adalah mendirikan pos jaga gerbang desa 24 jam, di mana telah dibangun di 50.537 desa (67 persen) dan mampu mendata pendatang hingga mencapai 805.479 orang per awal bulan Juli 2020 lalu. Selain itu, mereka juga menyiapkan ruang isolasi yang telah didirikan di 21.149 desa dengan jumlah tempat tidur mencapai 84.596 unit berdasarkan data per awal bulan Juli 2020 lalu.

Seiring dengan gerakan AKB yang bertujuan agar produktifitas masyarakat tidak terganggu meskipun pandemi COVID-19 masih berlangsung di Indonesia, setiap pemerintah desa dan warga desa diharapkan dapat menjalankan Protokol Normal Baru Desa bekerja sama dengan Relawan Desa Lawan COVID-19 dan terus melanjutkan kegiatan Desa Tanggap COVID-19. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sendiri juga telah menyiapkan kanal informasi untuk membantu terkait tugas dan fungsi Relawan Desa Lawan COVID-19. Pemerintah desa maupun warga desa dapat menghubungi call center 1500040 dan SMS Center 087788990040 atau 081288990040, atau mengakses aplikasi android Ruang Desa dan laman website http://sipemandu.kemendesa.go.id.

Leave a comment