Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pabrikw1/dprd-rembangkab.go.id/hdrn/themes/smarty/parts/page-title.php on line 48

News

Pengembangan Desa Digital untuk Dorong Pemulihan Ekonomi

Pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 menjadi program penting yang harus didukung dan dilaksanakan oleh semua pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat. Desa pun diharapkan menjalankan peran penting dalam upaya pemulihan ekonomi pasca Covid-19 ini. Pemerintah Indonesia sendiri melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah mengeluarkan aturan terkait pemanfaatan dana desa tahun anggaran 2021 yang diprioritaskan untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa melalui upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasan baru.

Salah satu upaya yang didorong oleh pemerintah saat ini adalah pengembangan desa digital. Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 menyebutkan bahwa penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional salah satunya dilakukan melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Dody Usodo mengatakan pula bahwa pengembangan desa digital merupakan upaya pemerintah dalam percepatan pengembangan desa secara terpadu, seperti dikutip dari laman kompas.com, Rabu (2/12/2020).

Hal ini pun tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 terkait upaya memajukan dan meratakan pembangunan wilayah desa. Berdasar usulan kementerian dan lembaga terkait, pengembangan desa digital, dan juga desa wisata saat ini ada di 205 desa, 143 kecamatan, 85 kabupaten, dan 26 provinsi. Sementara itu, data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut sebanyak 71.381 desa digital yang menjadi target dalam RPJMN 2020-2024. Namun, berdasarkan surat dari Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Nomor B-80/KSP/D.II/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Rangkuman Daftar Usulan Desa Wisata dan Desa Digital, hanya 31 desa wisata dan desa digital potensial yang perlu dikaji lebih lanjut.

Melihat data-data ini, di mana belum semua desa dapat terakomodir untuk pengembangan desa digital secara nasional, maka setiap desa yang ingin menjajaki pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dapat memanfaatkan dana desa tahun 2021 dengan berlandaskan  Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020. Dalam peraturan ini dijelaskan secara detail, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di desa dapat dilakukan dalam lima program. Pertama, pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kemendes PDTT. Kedua, pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kemendes PDTT.

Ketiga, pengembangan keterbukaan informasi pembangunan desa berbasis aplikasi digital. Keempat, pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital, meliputi tower untuk jaringan internet, pengadaan komputer, smartphone, dan langganan internet. Kelima, kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa. Selain itu, diatur pula dalam peraturan yang sama bahwa program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi ini dilakukan sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa, sehingga kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Jika mengkaji ke belakang, data menunjukkan bahwa tren desa digital terlihat melalui peningkatan pengeluaran dana desa untuk kebutuhan internet mencapai Rp 119 miliar di tahun 2018, setelah sebelumnya di tahun 2017 hanya Rp 72 miliar, seperti disampaikan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendes PDTT dalam Webinar Desa Digital di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru pada 29 Juli 2020. Hingga saat ini, sudah 61.859 desa di seluruh Indonesia yang terjangkau sinyal internet, di mana sebagian besar mendapatkan jaringan 4G/LTE (20.489 desa) dan jaringan 3G (31.874 desa). Sementara itu, hanya tersisa 13.577 desa lagi yang belum terjangkau sinyal internet, dan diharapkan teratasi setelah selesainya pembangunan proyek Tol Langit atau Palapa Ring.

Sejauh ini, desa-desa yang sudah terjangkau internet pun telah melakukan berbagai upaya untuk peningkatan ekonomi desa. Di antaranya, kerja sama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kelompok usaha lokal dengan e-commerce di mana mampu meningkatkan keuntungan menjadi empat kali lipat, e-farming dan penggunaan drone yang dapat meningkatkan keuntungan usaha tani hingga tiga kali lipat, e-bidan untuk deteksi dini penyakit, dan e-learning melalui program Akademi Desa 4.0 dari Kemendes PDTT untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia perdesaan. Melalui pengembangan desa digital ini, maka sekitar 1,6 juta unit usaha mikro, kecil, dan koperasi di desa, serta BUMDes memiliki potensi untuk masuk ekonomi digital dengan nilai Rp 2.200 triliun.

Leave a comment