Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pabrikw1/dprd-rembangkab.go.id/hdrn/themes/smarty/parts/page-title.php on line 48

News

Indeks Demokrasi Indonesia Jawa Tengah 2019, Masih di Luar 10 Besar Nasional

Badan Pusat Statistik (BPS) kembali mengumumkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk tahun 2019. IDI 2019 secara nasional mencapai angka 74,92, mengalami kenaikan sebesar 2,53 poin dari tahun 2018 yang hanya 72,39, seperti dilansir oleh laman bps.go.id, Senin (3/8/2020). Namun, menurut Kepala BPS Suhariyanto, capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori sedang, dan masih berada di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebesar 75 poin. IDI 2019 ini dipengaruhi oleh penurunan aspek kebebasan sipil sebesar 1,26 poin dari 78,46 menjadi 77,20, meskipun dua aspek lainnya, yaitu aspek hak-hak politik mengalami kenaikan 4,92 poin dan dan aspek lembaga demokrasi naik 3,48 poin.

Dikutip dari laman bps.go.id, IDI merupakan alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi secara nasional dan setiap provinsi di seluruh Indonesia. Hasil indeks ini secara akademis dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi, serta bagi pembangunan politik bisa menunjukkan aspek atau variabel atau indikator yang tidak atau berkembang, sehingga akan diketahui hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di suatu negara atau daerah. Secara umum, IDI mengadopsi ukuran demokrasi yang dibuat oleh Freedom House, dengan menguraikannya dalam konteks local ke-Indonesia-an namun tetap mempertahakan konsep demokrasi itu sendiri.

Selain secara nasional, IDI juga diukur untuk setiap provinsi dengan skala yang sama, di mana poin 100 sebagai kinerja tertinggi. Hasil indeks ini bertujuan untuk membangun basis data empirik yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan di bidang politik, untuk memberikan gambaran sejauh mana demokrasi telah diterapkan di setiap provinsi, dan untuk mengetahui hambatan dalam penerapan demokrasi. Dalam IDI 2019, DKI Jakarta menjadi provinsi paling demokratis di Indonesia dengan 88,29 poin, naik sebesar 3,21 poin dari 85,08 dalam IDI 2018. IDI DKI Jakarta 2019 ini berhasil jauh melampaui IDI 2019 nasional. Peningkatannya sendiri didorong oleh adanya peningkatan pada aspek hak politik sebesar 8,43 poin dan aspek lembaga demokrasi sebesar 4,07 poin.

Sementara itu, IDI Jawa Tengah 2019 hanya mampu mencapai 77,22 poin, seperti dikutip dari buku ‘Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah 2019’ yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Jawa Tengah pada Oktober 2020. Nilai ini lebih tinggi 2,3 poin dari IDI 2019 secara nasional, dan lebih tinggi 5,05 poin dari IDI Jawa Tengah 2018, bahkan menjadi nilai IDI Jawa Tengah paling tinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Namun, IDI Jawa Tengah 2019 masih di bawah nilai indeks 2014 dengan 77,44 poin, dan juga masih di luar 10 besar IDI 2019 di antara provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Secara nasional, setelah DKI Jakarta ada Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara , DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Bengkulu.

Berdasarkan kategori yang digunakan dalam IDI, capaian Jawa Tengah pada tahun 2018 masih tergolong ‘sedang’. Dengan kata lain, IDI menunjukkan kualitas demokrasi di Jawa Tengah secara umum masih dalam kondisi sedang. Bahkan, peningkatan 5,05 poin secara kualitatif belum bisa mengubah kategori kualitas capaian secara keseluruhan, di mana masih tetap dalam kategori sedang. Meski begitu, dari tiga aspek utama dalam IDI, semua mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Aspek kebebasan sipil mengalami peningkatan sebesar 2,22 poin dari 76,21 di tahun 2018 menjadi 78,43 di tahun 2019, aspek hak-hak politik naik 0,99 poin dari 66,92 (2018) menjadi 67,91 (2019), dan aspek lembaga demokrasi naik 15,08 poin dari 75,42 (2018) menjadi 90,50 (2019).

Penilaian IDI sendiri dilakukan dengan mengukur ketiga aspek tersebut, yang terdiri atas beberapa variabel dan beberapa indikator. Aspek kebebasan sipil terdiri atas variabel kebebasan berkumpul dan berserikat dengan 2 indikator, kebebasan berpendapat 2 indikator, kebebasan berkeyakinan 3 indikator, dan kebebasan dari diskriminasi 3 indikator. Aspek hak-hak politik terdiri atas variabel hak memilih dan dipilih dengan 5 indikator, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan 2 indikator, pemilu yang bebas dan adil 2 indikator, dan peran DPRD 3 indikator. Sedangkan aspek lembaga demokrasi memiliki variabel peran partai politik 2 indikator, peran birokrasi pemerintah daerah 2 indikator, dan peradilan yang independen 2 indikator.

Dari total 28 indikator tersebut, terkait dengan IDI Jawa Tengah 2019, ada 17 indikator yang memiliki skor berkategori ‘baik’ dengan poin di atas 8, 5 indikator kategori ‘sedang’, dan 6 indikator kategori ‘buruk’ dengan poin di bawah 60. Semua indikator yang masuk dalam kategori ‘buruk’ ini harus menjadi perhatian khusus dari semua pihak di Jawa Tengah, agar IDI tahun depan bisa mencapai kinerja yang lebih baik. Data ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan bidang politik dan dalam mengambil kebijakan. Namun, semua pihak yang terlibat diharapkan dapat berperan aktif dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memajukan, serta meningkatkan perkembangan demokrasi dan pembangunan bidang politik di Jawa Tengah.

Leave a comment