News

DPRD Sudah Bahas Enam dari 24 Mata Anggaran Covid-19

DPRD dan Pemkab Rembang hingga Kamis sore sudah membahas enam laporan dari 24 mata anggaran percepatan penangganan Covid-19. Dari enam mata anggaran itu, satu diantaranya penyerapannya masih nol persen.
Enam mata anggaran yang dibahas yaitu pengadaan masker untuk masyarakat umum senilai Rp 150 juta, pengadaan sarana dan prasarana penangganan Covid-19 untuk mendukung kegiatan Polres dan Kodim 0720 Rembang senilai Rp 600 juta, perlengkapan penangganan sampah dan tanggap darurat Covid-19 senilai Rp 200 juta, pencegahan dan pengendalian Covid 19 di Dinas Kesehatan Kabupaten senilai Rp 3,32 miliar, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan senilai Rp 3,5 miliar dan fasilitas posko Covid-19 di Dinas Kesehatan senilai Rp 179 juta lebih.

Dari enam mata anggaran penangganan Covid-19 tersebut, pengadaan masker sebanyak 37.500 buah sudah terealisasi 100 persen. Sedangkan fasilitasi posko Covid-19 sudah terealisasi Rp 170 juta (95 persen), perlengkapan penangganan sampah dan tanggap darurat Covid-19 terealisasi Rp 139 juta (69 persen), peningkatan kulitas pelyanan kesehatan terealisasi Rp 972 juta ( 28 persen), pencegahan dan pengendalian Covid di DKK terealisasi Rp 691 juta (17 persen) dan pengadaan sarana dan prasarana penangganan Covid-19 untuk mendukung kegiatan Polres dan Kodim 0720 terealisasi 0 persen.

Kecewa

Wakil ketua DPRD Kabupaten Rembang, M Ridwan mengaku sangat kecewa dengan capaian 0 persen pada anggaran untuk mendukung kegiatan Polres dan Kodim 0720 Rembang. Pasalnya, anggaran sudah tersedia sejak bulan April lalu. Namun hingga bulan Juli tidak terealisasi sama sekali. ”Saya marah. Ada perintah Undang Undang, perintah untuk melaksanakan maklumat Kapolri dan kita sudah anggarkan Rp 600 juta. Tapi eksekutif malah tidak membelanjakan,” kata dia.

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Gunasih mengatakan semestinya anggaran itu mudah dicairkan. Karena anggaran sudah dimasukan dalam pos anggaran bencana atau dana tak terduga. ”Selain itu, Rembang sudah ada Kejadian Luar Biasa Covid-19. Sehingga sudah mudah untuk proses pencairan dan pelaksanaaanya. Akan tetapi organisasi pemerintah daerah (OPD) yang dapat alokasi anggaran Covid malah belum sama sekali melaksanakan. Baru tahapan pengadaan barang dan jasa,” tegas dia.

Dia mengatakan padahal kegiatan itu sangat penting karena Polres dan Kodim merupakan salah satu garda terdepan Covid-19. ”Kita sangat menyesalkan ini terjadi,” tandas dia.

Sedangkan untuk anggaran lain, dia mengatakan mengapresiasi DKK yang sudah melaksanakan kegiatan dengan baik. ”Rapat akan kita lanjutkan lagi rapatnya Senin besok. Karena kami akan minta penjelasan lengkap dari eksekutif,” tandas dia. ()

Leave a comment