News

Disdikpora Diminta Petakan Kemampuan PJJ

DPRD meminta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Rembang untuk melakukan pemetaan kemampuan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring yang dilaksanakan oleh sekolah. Pemetaan itu untuk memastikan jumlah siswa yang tidak mampu untuk melaksanakan PJJ secara daring.

Ketua Komisi IV, Nasiruddin seusai rapat kerja dengan Disdikpora Kabupaten Rembang Selasa (28/7) siang mengatakan kasus Dimas, siswa SMP Negeri I yang datang ke sekolah karena tidak memiliki gawai untuk PJJ secara daring hanyalah fenomena gunung es. Dia menyebut di Kabupaten Rembang masih banyak siswa seperti Dimas yang tidak mampu mengikuti PJJ.

Karenanya, pihaknya meminta Disdikpora untuk melakukan pemetaan siswa dan sekolah yang tidak mampu melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring. Sayangnya, hingga rapat kemarin Disdikpora belum memiliki data pasti sekolah dan siswa yang tidak mampu melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring karena keterbatasan sarana dan prasarana.

Kami minta Disdikpora segera melaksanakan pemetaan kemampuan pelaksanaan pembelajaran daring. Setelah ada pemetaan, nanti dilakukan pemecahan solusi bersama untuk mereka yang belum mampu melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring ,” jelas dia.

Tatap Muka

Dia menambahkan meskipun banyak keluhan mengenai sekolah dan siswa yang tidak mampu melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring, namun DPRD tetap tidak memperbolehkan sekolah dengan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. ”Kita harus mematuhi Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri yang hanya memperbolehkan kabupaten / kota zona hijau yang melaksanakan pembelajaran tatap muka. Rembang masih zona merah. Sehingga tetap tidak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka,” tegas dia.

Dia menjelaskan untuk mengatasi kendala pembelajaran jarak jauh secara daring, dalam rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ridwan SH MH itu, DPRD mengusulkan agar sekolah membuat modul pembelajaran. ”Modul pembelajaran disiapkan sendiri oleh sekolah-sekolah. Pembuatan modul pembelajaran bisa menggunakan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS). Jika anggaran BOS tidak mencukupi, DPRD nanti akan berusaha untuk memfasilitasi agar kegiatan belajar mengajar di masa pandemi Covid-19 ini bisa tetap berjalan,” kata Nasiruddin.
Dia menyebut agar pembuatan modul tidak tumpang tindih dengan buku paket dan lembar kerja siswa, Disdikpora dimintakan untuk melakukan pengawasan. ”Fasilitasi lainnya, nanti akan dibahas lagi dalam pertemuan mendatang,” tandas dia. ()

Leave a comment